Politik Pers dalam Pilpres

Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang tak hanya diramaikan persaingan antarcalon presiden dan wakil presiden, tapi juga diwarnai persaingan politik media. Termasuk berbagai media terkemuka nasional. Tak bisa dipungkiri dalam kondisi kebebasan berpolitik, media massa juga ikut meramaikan ranah politik. Sebab kebebasan berpartai politik dan kebebasan pers yang lahir sejak era reformasi, menyuburkan tumbuhnya pers partisan. Sehingga pers pun kadang ikut larut dalam politik tidak sehat dengan melakukan black campaign sehingga kontraproduktif dengan makna kebebasan pers itu sendiri.

Kebebasan pers selain berarti bebas dalam pemberitaan juga bisa dimaknai dengan kebebasan dari belenggu kepentingan. Ketika pers masih bersikap partisan dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan informasi publik, maka kemerdekaan publik untuk mendapatkan informasi yang independen akan terenggut. Dalam kondisi demikian kebebasan pers hanyalah sebatas realitas semu.

Hal ini memang terjadi di manapun, bahkan di negara yang sejak lama memberi kebebasan kepada pers seperti Amerika Serikat (AS). Faktanya jelas terlihat pada Pemilu AS 2008 lalu. Banyak media terpecah menjadi dua kubu, masing-masing bersikap cenderung partisan kepada partai dan kandidat presiden yang didukungnya. Apalagi di Indonesia yang sedang menikmati euforia kebebasan pers sejak satu dekade lalu.

Politik pers merupakan wujud dari politik redaksional setiap media dalam menyikapi momentum tertentu. Menjadi ironis memang ketika pers yang dituntut independensinya untuk memberikan informasi yang benar dan berimbang tanpa keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu malah terjebak dalam politik praktis. Akibatnya banyak media yang mengedepankan kepentingan kelompok yang dibelanya, tanpa dilandasi konsep kerja jurnalistik berdasarkan fakta dan makna.

Ketika media menjadi partisan, sedikit kesalahan kelompok yang tidak sepaham akan diberitakan dengan bombastis. Sedangkan kesalahan besar pada kelompoknya akan ditutup-tutupi. Sehingga muncul sentimen tertentu yang berpotensi memicu konflik. Pada akhirnya masyarakat akan dibanjiri informasi-informasi yang sarat dengan kepentingan kelompok. Masyarakat awan akhirnya tidak mendapatkan pendidikan politik yang baik dari media. Sehingga peran pers sebagai edukasi akan sirna dengan sendirinya.

Kondisi ini sepertinya membenarkan pendapat Sudibyo (2006) yang menyebut, media sebagai instrumen ideologi, melalui mana satu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media bukanlah ranah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapat perlakukan yang seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak.

Dalam pandangan penulis setidaknya ada lima bentuk politik pers yang mungkin dilakukan dalam memberitakan Pilpres 2009. Pertama, visi dan misi capres-cawapres yang didukungnya akan menjadi cetak biru politik redaksional. Kedua, pilihan fakta sosial sebagai bahan pemberitaan akan bertumpu pada fakta yang dianggap menguntungkan capres-cawapres yang didukungnya. Ketiga, menonjolkan narasumber yang mendukung orientasi politik capres-cawapres yang didukungnya. Keempat, pilihan angle berita yang berpihak capres-cawapres yang didukungnya. Kelima, dominasi pemberitaan positif capres-cawapres yang didukungnya dibanding kandidat lainnya.

Profesionalisme Pers

Dalam berbagai literatur tentang kajian media dikatakan bahwa sebenarnya tidak semua media bisa benar-benar netral, baik secara teoritis maupun praktis. Teori analisis wacana bahkan mengungkapkan pemilihan atas peristiwa apa yang menjadi headline, siapa yang menjadi narasumber, bahasa apa yang digunakan, atau sudut pandang apa yang dipakai dalam membaca fakta, semuanya adalah pilihan-pilihan yang tak terhindarkan oleh media bersangkutan.

Apalagi dalam peristiwa politik, teori agenda setting lazim digunakan media massa sejak masa lampau untuk memengaruhi pemilih. Di sini pers lebih daripada sekadar pemberi informasi dan opini. Tetapi melalui agenda yang dibuatnya pers mendorong pembaca atau pemirsanya untuk menentukan apa yang perlu dipikirkan. Inilah yang mungkin sekarang ini sedang terjadi menjelang Pilpres 2009.

Meski ada kecenderungan tidak netral, tapi profesionalisme pers tetap menjadi tuntutan publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Terutama tentang perpolitikan tanah air yang mulai memanas menjelang Pilpres. Media diharapkan tetap lebih proporsional dalam pemberitaan Pilpres dengan mengedepankan kebenaran informasi yang dilandasi pada etika jurnalisme.

Ada beberapa poin yang menjadi harapan agar pers menjunjung tinggi martabat bangsa dengan mengawal jalannya demokrasi pada momentum Pilpres 2009. Pertama, menjalankan jurnalisme damai dengan menghindari pemberitaan politik yang memicu konflik SARA dan konflik antarpartai politik. Kedua, membuat politik redaksional pemberitaan Pilpres yang objektif dan edukatif. Ketiga, tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial terhadap penyimpangan dalam Pilpres. Keempat, menjunjung tinggi etika dan norma pemberitaan Pilpres. Kelima, memberitakan Pilpres dengan adil dan berimbang.

Namun di sini yang patut dicatat, media tidak mungkin bersikap apolitis. Begitu juga politik yang tidak bisa lepas dari peran media. Keduanya saling membutuhkan. Namun biarlah keduanya saling berinteraksi sebagai dua pihak yang sejajar. Meminjam istilah Iqbal (2005), jika keduanya berselingkuh, keniscayaan akan bias media justru akan semakin menjadi-jadi. Dan korbannya adalah kebenaran itu sendiri, serta rakyat yang berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Dengan menjalankan politik redaksional yang memihak pada kebenaran, diharapkan masyarakat tidak memandang kebebasan pers sebagai sesuatu yang utopis. Tapi kebebasan yang membebaskan masyarakat untuk mendapat informasi yang objektif sehingga dapat menentukan pilihannya dengan cerdas. Tanpa terpengaruh pemberitaan media yang menyesatkan dan mendiskreditkan. Bagaimanapun, sebagai agent of informations, pers berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Dalam konteks ini juga bisa diartikan, wajah politik pers mewakili wajah politik bangsa. (*)

Tulisan ini merupakan refleksi atas  banyaknya media yang masuk arena politik praktis dan menjadi tim sukses  pada Pilpres 2009.