Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu komunikasi saat ini, seperti juga banyak bidang keilmuan lainnya, berada di persimpangan. Ilmu komunikasi sudah menjadi bagian dari ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, marketing dan sebagainya. Hal ini berbeda sekali dengan ilmu hukum atau kedokteran, dimana untuk menjadi pengacara harus sarjana hukum dan dokter harus sarjana kedokteran.

Mengutip pendapat Ashadi Siregar (1997), meskipun tujuan institusional Jurusan Ilmu Komunikasi dikesankan kepada orientasi keilmuan yang bersifat analitis, realitas dunia praktis yang bersifat teknis tentunya tidak terelakkan. Untuk itu sejumlah materi perkuliahan perlu disiapkan dengan memuat sekaligus dalam proses belajar-mengajarnya untuk mengenali fenomena dunia kerja komunikasi, serta aspek-aspek teknis di dalamnya.

Kita semua tentunya memahami, dalam kehidupan sehari-hari selalu terjadi komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Karena itulah, komunikasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan individu, kemampuan yang mudah dipelajari. Perbedaannya hanyalah, mereka yang mendalami disiplin ilmu komunikasi lebih menguasai aspek teoritis dan filosofisnya.

Relasi Akademis-Praktis

Di tengah perkembangan industri berbasis komunikasi yang diikuti semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuka Fakultas/Jurusan/ Prodi Ilmu Komunikasi, tentunya perlu ada kesamaan perspektif antara akademisi dan praktisi. Hal ini untuk menghindari pendapat bahwa lulusan ilmu komunikasi tidak siap pakai. Karena pendidikan tinggi kadang terlalu terjebak pada pengajaran yang hanya berorientasi pada intelektualitas, emosional dan spiritualitas belaka. Sehingga mengabaikan keahlian pada rumpun yang diambilnya. Begitu juga dengan dunia kerja yang terlalu pragmatis, melupakan teoritis dan filosofisnya.

Apalagi dengan terus berkembangnya teknologi yang diikuti dengan perubahan arah bisnis bidang komunikasi, tentunya dunia kerja membutuhkan banyak profesional yang berpikiran dinamis. Karena itulah, pendidikan dan pengajaran ilmu komunikasi harus terus dikembangkan mengikuti realitas. Dengan terus membangun diskursus akademisi-praktisi, tentunya akan terjadi simbiosis mutualistis antara perguruan tinggi dan dunia kerja.

Saat ini tantangan industri komunikasi sudah mengarah pada industri berbasis multimedia. Misalnya, media massa cetak yang mulai berubah ke media online, maka perguruan tinggi sudah sejak dini perlu mempersiapkan sumber daya yang tidak gagap teknologi. Atau praktik public relations yang diarahkan ke pencitraan melalui dunia maya, maka perguruan tinggi sudah mempersiapkan sumber dayanya untuk menjawab tantangan komunikasi global. Begitu juga yang terjadi dengan dunia penyiaran dan periklanan yang mengedepankan kreativitas berbasis teknologi. Dengan adanya relasi tersebut, tentu harapannya tidak ada lagi eksklusivitas antara akademisi dan praktisi. Apalagi sampai terjadi dikotomi dua sektor yang sejatinya saling mendukung dan membutuhkan tersebut.

Untuk itulah, dalam menyiapkan kurikulum, penyelenggara pendidikan tinggi ilmu komunikasi tidak boleh menutup mata dari realitas praktis. Perguruan tinggi setidaknya terus melibatkan kalangan praktisi untuk mengetahui kebutuhan pasar yang terus berubah, seiring kemajuan teknologi. Sehingga kurikulum yang diajarkan memang berbasis kompetensi, namun tidak melenceng dari hakikat pendidikan tinggi.

Hal ini tentu saja harus didukung dengan riset yang terus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian kesiapan laboratorium untuk mengenalkan teknologinya kepada mahasiswa, serta terus meng-update kemampuan dan keahlian tenaga pengajar. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah tidak siap pakai bagi lulusan ilmu komunikasi.

“Commpreneur”

Istilah “commpreneur” tentunya belum familiar bagi pembaca. Karena istilah tersebut memang belum ada di dalam kamus, bahkan di situs “serba tahu” Google sekalipun. Tapi setidaknya kita pernah mendengar istilah “technopreneur” yang mengarah pada dua hal, technology (teknologi) dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Suatu istilah untuk menyebut entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada, sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya.

Berangkat dari situ, sebagai praktisi yang juga masuk ke wilayah akademisi, barangkali saya dibolehkan untuk mempopulerkan “commpreneur” yang lahir dari dua hal, communication (komunikasi) dan entrepreneur. Dimana, sebagai disiplin ilmu yang memiliki sisi praktis, lulusan ilmu komunikasi dapat disiapkan sebagai wirausahawan yang mengoptimalkan potensi bidang komunikasi yang ada. Baik itu pebisnis di bidang media massa, public relations, periklanan dan sebagainya. Hal itulah yang saat ini kurang diperhatikan oleh pendidikan tinggi ilmu komunikasi.

Maka kita tidak perlu heran kalau rata-rata wirausahawan bidang komunikasi hanya segelintir orang yang benar-benar berlatar belakang ilmu komunikasi. Kondisi itu disebabkan oleh pola pikir perguruan tinggi yang umumnya masih sekadar menyiapkan tenaga kerja. Bukan menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjadi wirausaha. Karena itulah, pendidikan kewirausahaan juga perlu diberikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi.

Pentingnya menyampaikan pesan “commpreneur” ini juga untuk menjawab tantangan perekonomian ke depan, bahwa peluang ekonomi masa depan ada pada industri kreatif. Seperti disebutkan dalam portal Indonesia Kreatif (www.indonesiakreatif.com), industri ini berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya. Industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (intellectual property), menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Dari 14 sub sektor industri kreatif yang dikelompokkan oleh Pemerintah Indonesia, setidaknya ada lima subsektor yang bersentuhan dengan kajian ilmu komunikasi, yaitu: (1) desain; (2) film, video, dan fotografi; (3) penerbitan dan percetakan; (4) periklanan; (5) televisi dan radio. Sebagai industri yang berbasis kekayaan intelektual, aset-aset tersebut tidak akan pernah habis. Justru terus berkembang seiring kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban manusia. Berbeda dengan sumber daya alam, yang kualitas dan kuantitasnya semakin lama semakin berkurang.

Karena itulah, penulis berpendapat sudah saatnya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan ilmu komunikasi dapat meneropong peluang bagi lulusannya ke depan. Sehingga di tengah booming-nya pendidikan tinggi ilmu komunikasi, tidak menghasilkan lulusan yang “terlantar”. Karena persaingan di lapangan kerja bagi lulusan ilmu komunikasi sudah sangat ketat. Latar belakang akademik apa pun bisa masuk, sehingga siapa yang kreatif serta menguasai kemampuan dan keahlian akan memiliki daya saing. Semoga. (*)

M Badri. Praktisi media dan dosen ilmu komunikasi di beberapa perguruan tinggi. Pengurus Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) WIlayah Riau.

Padahal pemberitaan yang dilakukan media selama ini sudah memenuhi kaidah cover both side. Karena pada pemberitaan tersebut pers sudah memberi peluang menjelaskan untuk perimbangan berita. Akibat pernyataan yang tidak menyentuh inti persoalan bangsa tersebut, SBY menjadi bulan-bulanan media, pengamat, bahkan masyarakat awam. Bahkan Dewan Pers menilai sikap SBY itu justru memperlihatkan kesan defensif dan kepanikan. Sebab bahasa pers yang akhir-akhir ini gencar memberitakan korupsi Nazaruddin dan konflik Partai Demokrat masih dalam kaidah etik dan hukum jurnalistik.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan juga menegaskan bahwa pesan pendek, e-mail, atau apapun merupakan fakta yang layak diberitakan, sepanjang ditulis sesuai etika jurnalistik dan ada penjelasan. Artinya pers telah menjalankan tugas jurnalistiknya dengan benar.

Sikap tendensius SBY terhadap media tersebut menunjukkan bahwa penguasa (pemerintah) saat ini masih alergi terhadap media. Padahal pada UU Nomor 40/1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah kontrol sosial. Pada penjabarannya juga jelaskan bahwa pelaksanaan kontrol sosial oleh pers sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Sikap alergi Presiden SBY terhadap pemberitaan media tersebut tentu saja mengundang beragam cibiran baru dari publik. Masyarakat pun akhirnya beranggapan, pelimpahan kesalahan kepada media disebabkan ketidakmampuan SBY mengungkap dan menindak korupsi yang melibatkan orang-orang di sekitarnya. SBY pun dianggap membangun isu baru dengan menyalahkan masyarakat pers.

Logika pemahaman SBY terhadap pers tersebut patut disayangkan. Padahal kalau memang selama ini pemberitaan menyalahi kode etik jurnalistik, pihak yang dirugikan dapat melaporkannya ke Dewan Pers. Nyatanya hal itu tidak pernah terjadi. Artinya SBY terlalu emosional dan gegabah dalam membuat sebuah pernyataan penting menyangkut persoalan bangsa. Suatu kondisi yang justru menurunkan wibawa dirinya sebagai presiden. Padahal sebelum-sebelumnya ia dinilai sebagai komunikator yang baik, yang bijak menanggapi berbagai permasalahan.

Logika Pers Vs Penguasa
Dalam kapasitasnya masih sebagai Presiden, seharusnya SBY mafhum bila dirinya kerap menjadi bahan pemberitaan media. Karena dalam teori jurnalistik manapun, faktor ketokohan atau jabatan penting seseorang menjadi salah satu nilai berita. Orang-orang penting seperti pejabat negara, selebriti dan publik figur lainnya di manapun akan selalu menjadi news maker. Jangankan ucapan dan tingkah lakunya, namanya saja sudah membuat berita. Karena dalam teori jurnalistik disebutkan bahwa nama menciptakan berita (names makes news).

Di sini pers juga perlu dipahami sebagai pilar keempat demokrasi. Karena menjadi kekuatan penyeimbang dalam komunikasi politik setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena itulah sikap alergi terhadap pers justru kontraproduktif dengan penyehatan iklim demokrasi di Indonesia. Maka warisan logika penguasa yang cenderung membelenggu kritik pers seperti pada masa Orde Baru itu harus segera dihilangkan. Patut dicatat, upaya pembelengguan kebebasan pers oleh lingkaran kekuasaan saat ini, sebelumnya juga pernah terjadi. Yaitu saat Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyerukan pemerintah memboikot sejumlah media, sebuah sikap yang menunjukkan antikritik. Hal ini tentu saja tidak selaras dengan semangat reformasi.

Agar penguasa tidak alergi dengan pers, tentunya harus bisa mengubah paradigma dalam menghadapi media. Karena selama ini kecenderungan yang terjadi, penguasa menjadikan media sebagai lawan bukan penyeimbang. Penguasa umumnya tidak berpikir positif bila menghadapi pemberitaan yang buruk dari media. Paradigma tersebut antara lain: Pertama, menjadikan kritik media sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja penguasa (pemerintah). Kedua, menjadikan pemberitaan media sebagai informasi untuk mengungkap penyelewengan kekuasaan. Ketiga, menjadikan media sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Di sisi lain, media juga harus siap menghadapi kritik. Di mana media yang memiliki politik pemberitaan kritis, juga harus mau menerima setiap kritik yang muncul dari siapa pun, termasuk objek yang diberitakan. Karena media juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tradisi kritik tentunya harus diimbangi dengan pemberitaan konstruktif, bukan sekadar menebar kebencian dan buruk sangka. Karena selain kontrol sosial, UU Pers juga mengamanatkan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan. Dalam konteks ini, berita kritik harus dibangun dengan paradigma pendidikan kritik yang baik. Sebab masyarakat juga membutuhkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Informasi yang diperoleh dan dibangun berlandaskan kode etik jurnalistik.***

M Badri
Dosen Ilmu Komunikasi FDIK UIN Suska dan  Penggiat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru.

Tulisan ini dimuat di Riau Pos (12/9/2011) http://www.riaupos.co.id/opini.php?act=full&id=205&kat=1

Wacana pengembangan cyber city di Indonesia sebenarnya sudah mengemuka pada awal tahun 2000-an saat keluarnya Inpres No1/2001 tentang Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika di Komplek Kemayoran. Dimana pemerintah menilai informasi berbasis teknologi informatika mempunyai peranan penting dan sangat diperlukan baik oleh dunia usaha maupun pemerintah.

Kemudian Inpres No 6/2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia mulai menginstruksikan bupati/wali kota untuk melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika. Kerangka kebijakan tersebut didasari pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika (telematika) serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global yang telah mengubah pola dan cara kegiatan bisnis, perdagangan dan pemerintah.

Namun implementasi Inpres tersebut sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Beberapa kota di Indonesia memang sudah mewacanakan cyber city, digital island dan sejenisnya. Namun hingga kini belum ada benar-benar yang terwujud. Padahal cyber city yang merupakan konsep kota modern berbasis teknologi informasi dan banyak diterapkan sejumlah kota besar di dunia dapat memangkas kesenjangan informasi. Lambannya pemerintah daerah merealisasikan Inpres  yang terbit 10 tahun lalu itu, antara lain disebabkan kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Minimnya upaya pengembangan infrastruktur cyber city juga terjadi di Pekanbaru yang notabene sedang berdandan menyambut PON XVIII tahun 2012. Hingga saat ini fasilitas publik yang dilengkapi teknologi informasi dan komunikasi masih sedikit. Padahal investasi cyber city tidak akan sia-sia, karena otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan dan mempermudah birokrasi pemerintahan. Sektor bisnis umumnya merupakan magnet utama dalam pengembangan cyber city. Karena saat ini rata-rata pebisnis sudah memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan usahanya atau dikenal dengan e-business. Lihat saja semakin banyaknya pelaku bisnis yang memanfaatkan media sosial baik situs jejaring sosial, blog, microblogging dan sebagainya.

Melihat jumlah jumlah pengguna internet dunia yang terus membengkak, potensi bisnis berbasis internet kian terbuka. Data Internet World Stats per 31 Maret 2011, jumlah pengguna internet dunia mencapai 2 miliar lebih dan 39,6 juta di antaranya ada di Indonesia. Untuk Pekanbaru sendiri belum ada data resmi pengguna internetnya. Namun salah satu provider jasa layanan internet broadband wireless access menyebutkan, pengguna jejaring sosial Facebook di Pekanbaru mencapai 323.540 orang. Melihat potensi pengguna internet dan perkembangan bisnis di Pekanbaru, bila didukung infrastruktur cyber city tentunya akan semakin meningkatkan geliat bisnis di kota ini.

Pertumbuhan institusi pendidikan di Pekanbaru juga dapat menjadi magnet bagi pengembangan cyber city. Sebab dunia pendidikan saat ini rata-rata sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajarnya. Ditambah lagi harga produk telematika semakin murah dan terjangkau daya beli masyarakat. Tak heran bila notebook dan sejenisnya saat ini sudah menjadi barang bawaan layaknya telepon genggang.

Potensi pengembangan cyber city di sektor pendidikan ini akan semakin besar bila data digital turut menjadi basis konten. Misalnya digitalisasi buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang saling terhubung antara satu insitusi pendidikan dengan institusi lainnya. Termasuk pengayaan data hasil penelitian dan pengkajian pembangunan daerah untuk keperluan pendidikan.

Techno-Government
Mewujudkan cyber city sebenarnya bukan persoalan sulit. Tergantung niat pemerintah membuka diri bagi penerapan teknologi, dengan mengubah pola pikir birokrasi tradisional ke digital. Hal tersebut tentu saja membutuhkan komitmen para pengambil kebijakan. Jangan sampai masalah kontraproduktif semisal  “perselingkuhan” pemerintah dengan Microsoft di tengah kampanye Indonesia Go Open Source (IGOS) beberapa tahun lalu terulang. Padahal  penggunaan open source diperkirakan dapat menghemat pengeluaran negara sedikitnya hingga triliunan rupiah.

Pengembangan cyber city yang aplikasinya menyentuh tata pemerintahan akan menciptakan techno-government atau sistem pemerintahan berbasis teknologi. Aplikasi sederhananya misalnya pengadaan secara elektronik (e-procurement), pembuatan KTP elektronik (e-KTP), sistem dokumentasi elektronik (e-document), maupun interkoneksi dengan stakeholder. Bahkan Don Tapscott penulis buku “Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World” percaya bahwa teknologi memungkinkan pemerintah dapat mengubah demokrasi.

Dengan demikian konsep cyber city bila diintegrasikan dengan techno-government atau e-government sebenarnya mirip dengan model e-business. Dimana dalam pengembangannya akan menyangkut bagaimana membangun hubungan timbal balik government to government (G to G), government to business (G to B), government to community (G to C) business to business (B to B),  business to costumer/ community (B to C) dan community to community (C to C).

Untuk dapat mewujudkan gagasan cyber city tersebut, tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan dipimpin wali kota baru, perlu memiliki kerangka kebijakan untuk pengembangan infrastruktur kota yang mengarah pada cyber city. Dimana pemerintah perlu memberi dukungan, baik dalam bentuk renstra pembangunan, regulasi maupun kemudahan investasi pengembangan cyber city oleh pihak lain. Dukungan tersebut antara lain:

Pertama, mempercepat penerapan teknologi telematika untuk pembangunan perkotaan dan tata pemerintahan. Kedua, membuka peluang investasi swasta untuk pengembangan cyber city. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur publik seperti city walk, ruang terbuka hijau dan area publik lainnya untuk pengembangan cyber city. Keempat, siap untuk membuka akses informasi yang berguna bagi warga. Kelima, peningkatan penguasaan teknologi pada SDM pemerintahan. Keenam, peningkatan e-literacy pada masyarakat.

Melihat perumbuhan pengguna internet yang demikian pesat, pengembangan cyber city di Pekanbaru akan menandai babak baru pertumbuhan kota. Sebab internet ke depan tidak hanya menjadi kebutuhan bisnis, pendidikan dan pemerintahan, tetapi juga akan menjadi kebutuhan rumah tangga. Sehingga kesenjangan penguasaan teknologi dan akses informasi dapat dihilangkan. Sehingga bukan sesuatu yang aneh lagi bila nanti di dapur, di taman, di pinggir jalan, di angkutan kota dan di sudut-sudut lain kota ini orang akan berkomunikasi melalui internet. Entah untuk belajar, mencari informasi, belanja atau sekadar e-hangout.***

M Badri. Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FDIK UIN Suska Riau.

Tulisan ini dimuat di Riau Pos, 2 Juli 2011.  http://riaupos.co.id/news/2011/07/mimpi-cyber-city/

(Memaknai Hari Lingkungan Hidup)

Isu lingkungan masih menjadi perbincangan seksi. Bukan hanya karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, tapi lebih disebabkan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan. Mulai bencana alam yang disebabkan faktor lingkungan akibat ulah manusia, hingga perubahan iklim yang tak terkendali.

Program penyelamatan lingkungan yang akhir-akhir ini gencar dikampanyekan banyak pihak memang patut diacungi jempol. Namun bila diamati kebanyakan masih setakat program-program simbolis dan seremonial. Sebut saja misalnya program penanaman pohon yang tidak diikuti perawatan, sehingga hanya terkesan program pencitraan institusi atau lembaga tertentu. Sehingga puluhan pohon –alih-alih jutaan pohon– menyitir sajak Chairil Anwar “sekali berarti (ditanam) sesudah itu mati”.

Tahun ini, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2011 mengangkat tema “Forest: Nature at Your Service”, menyesuaikan tahun 2011 yang dideklarasikan PBB sebagai Tahun Hutan Internasional dengan slogan “Forest for People”. Tema tersebut sepertinya menjadi sebuah antitesis dari pemanfaatan hutan dengan konsep “forest for industry”. Namun menyelamatkan hutan tidak semudah itu, bila sudah berbenturan dengan persoalan ekonomi. Masih maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan menjadi bukti konkret, betapa komunikasi lingkungan belum efektif.

Robert Cox dalam buku Environmental Communication and the Public Sphere (2010) merumuskan komunikasi lingkungan sebagai media pragmatis dan konstitutif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lingkungan, seperti halnya hubungan antarmanusia pada hubungan manusia dengan alam. Hal itu merupakan medium simbolis untuk membangun kesepahaman masyarakat terhadap permasalahan lingkungan.

Dalam lingkup praktis, komunikasi lingkungan ini menyangkut strategi pengemasan pesan dan media untuk mendorong pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Di sini, pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang concern terhadap masalah lingkungan merupakan komunikator kunci dalam pembuatan kebijakan/ program yang efektif untuk membangun partisipasi publik dalam implementasinya.

Bagi komunikator tersebut, penyampaian pesan yang efektif kepada publik tidak cukup hanya melalui iklan dan kampanye di media massa. Memang komunikasi di media massa diakui memiliki pengaruh besar untuk mentranformasikan pengetahuan kepada masyarakat. Namun untuk mencapai tahapan kesadaran dan implementasi masih perlu komunikasi persuasif melalui pendekatan langsung (interpersonal) kepada masyarakat. Misalnya membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan di masyarakat maupun penanaman nilai-nilai pelestarian lingkungan sejak dini.

Pembangunan Berkelanjutan

Mengapa perlu membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan? Sebab pelestarian lingkungan perlu dilakukan secara massif. Persoalan lingkungan juga menjadi tanggungjawab semua manusia, tidak hanya masyarakat tertentu. Apalagi saat ini “penyakit” lingkungan semakin akut, ditandai maraknya bencana lingkungan dan perubahan cuaca yang tak menentu.

Lihat bagaimana ulat bulu menyerang masyarakat, akibat siklus hidupnya terganggu siklus cuaca. Belum lagi terganggunya ekosistem yang menyebabkan rusaknya rantai makanan. Kondisi tersebut juga rentan terjadi di Riau, yang notabene merupakan daerah perkebunan yang cenderung monokultur kelapa sawit. Bayangkan seandainya datang predator tunggal yang menyerang jutaan hektar perkebunan tersebut, sementara ekosistem hutan yang menjadi lokasi rantai makanan ideal kian terkikis. Akibatnya bisa diprediksi, perkebunan rusak, perekonomian masyarakat hancur, sehingga berpotensi menyebabkan chaos secara ekonomi, sosial bahkan politik.

Untuk mengendalikan hal tersebut, prinsip pembangunan berkelanjutan perlu direvitalisasi. Karena pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada perlindungan lingkungan. Tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Di sini yang perlu dipertegas adalah salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Untuk kasus Riau, sebagian lahan program replanting perkebunan kelapa sawit sebenarnya dapat dialihfungsikan untuk hutan produktif. Dengan pembagian persentase lahan perkebunan dan hutan yang seimbang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekosistem. Untuk mengomunikasikan hal tersebut tentunya perlu komunikasi kebijakan dari pemerintah, khususnya produk Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang pro sustainable development.

Pendidikan Lingkungan

Untuk mengomunikasikan persoalan yang sama, pendidikan berbasis lingkungan juga bisa menjadi alternatif. Tumbuhnya sekolah alam di berbagai daerah merupakan salah satu indikasi pendidikan berbasis lingkungan cukup diminati masyarakat. Selain itu, kurikulum lingkungan yang bersifat teoritis dan praktis selayaknya diterapkan sejak pendidikan anak usia dini hingga level perguruan tinggi.

Sebut saja pendidikan yang berorientasi pada transformasi pengetahuan dan implementasi hemat energi, pengelolaan sampah dan teknik pengomposan, teknik biopori maupun sumur resapan, pemanfaatan energi alternatif, aksi penanaman pohon, mitigasi bencana lingkungan dan sebagainya harus masuk ke ranah pendidikan formal dan non-formal secara struktural dan sistematis. Sehingga pengetahuan lingkungan tidak hanya menjadi pembahasan elitis di forum-forum yang tidak jelas tindak lanjutnya (feedback).

Pendidikan lingkungan bisa juga dimaknai sebagai proses penanaman etika lingkungan. Dimana dalam pandangan Sonny Keraf (2010) keberhasilan etika lingkungan melestarikan fungsi lingkungan hidup tidak cukup bergantung pada perubahan perilaku individu, tetapi juga harus ada pengaturan sistem sosial dan politik yang berwawasan lingkungan. Dimana terdapat sembilan prinsip etika lingkungan yang bisa dijadikan landasan berpikir pendidikan etika lingkungan.

Secara garis besar kesembilan prinsip yang perlu dikomunikasikan tersebut antara lain sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab untuk menjaga alam semesta beserta isinya, solidaritas kosmis untuk mengontrol perilaku manusia terhadap alam, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, tidak melakukan tindakan yang merugikan eksistensi makhluk hidup lain, hidup sederhana dan selaras dengan alam, adil dalam menentukan kebijakan lingkungan dan pemanfaatkan sumber daya, demokratis dalam memandang keanekaragaman dan pluralitas terhadap alam, dan pentingnya integritas moral pejabat publik untuk menjaga lingkungan hidup. (*)

M Badri. Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FDIK UIN Suska Riau. Tulisan ini dimuat di Harian Riau, Jumat (10/6/2011).

Boedi Oetomo tidak hanya membangkitkan nasionalisme di Hindia Belanda, tetapi pengaruhnya mencapai Asia Tenggara dan bahkan Asia secara umum. Sebab nasionalisme dipandang sejarawan Dr SarDesai dari Universitas California sebagai elemen tunggal paling kuat, dinamik, menggugah yang telah mengubah konfigurasi politik Asia dan Afrika pada abad ke-20. Nasionalisme merupakan respons atas ekspolitasi politik dan ekonomi atas pihak yang diperintah (Kompas, 12 Mei 2008).

Kini setelah lebih 100 tahun, Harkitnas tetap diperingati meskipun sebatas seremonial. Makna kebangkitan nasional tidak lagi menjadi “jiwa” yang sakral. Kalau dulu kebangkitan nasional muncul karena adanya kesadaran bersama melawan tekanan kolonialisme pihak asing, kini ketika tekanan tersebut dalam bentuk hegemoni kapitalisme global, semangat itu tidak muncul lagi. Padahal efek yang ditimbulkan oleh kapitalisme global tidak kalah dahsyat dengan kolonialisme. Kolonialis ekonomi yang menerobos batas-batas ekonomi dan politik Indonesia, kini menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa.

Tidak salah kalau banyak pihak menilai makna kebangkitan nasional dari tahun ke tahun semakin luntur. Terlebih bila dikaitkan dengan otonomi daerah, yang dalam tataran praktis cenderung kepada otonomi kedaerahan. Pendapat ini muncul setelah melihat kecenderungan masyarakat untuk kembali pada sifat kedaerahannya. Otonomi daerah seyogianya memunculkan “kebangkitan lokal” untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan yang menyejahterakan rakyat. Bukan justru memunculkan “raja-raja kecil” yang saling bersaing memperkaya diri sendiri, sementara masyarakatnya masih melarat dan terbelakang.

Melihat awal kebangkitan nasional yang didasari rasa keprihatinan terhadap kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, seharusnya pemerintah daerah terinspirasi semangat tersebut. Dulu, Belanda yang menelantarkan bangsa Indonesia, dengan membiarkan rakyat bodoh, melarat dan menderita. Kemudian setelah Indonesia merdeka, giliran pemerintahan sentralistik yang sering menelantarkan pembangunan di daerah. Setelah kran otonomi daerah dibuka, kebangkitan lokal yang diharapkan masih belum begitu terlihat. Padahal dulu, kebangkitan nasional muncul karena kesadaran bersama, bukan pemberian pemerintah kolonial Belanda.

KRR sampai Fornas Otsus

Berdasarkan kerangka dasar kebangkitan nasional bangsa Indonesia, penulis mencoba melihat kebangkitan lokal masyarakat Riau. Dalam catatan sejarah Riau, masyarakat Riau (termasuk Kepulauan Riau) pernah melaksanakan kongres tahun 1956 yang disebut Kongres Rakyat Riau (KRR) I. Kongres tersebut merupakan wujud kebangkitan lokal masyarakat Riau yang pada masa itu masih menjadi bagian dari Sumatera Tengah, berupa Karesidenan Riau dengan wilayah meliputi Kampar, Indragiri, Bengkalis, dan Kepulauan Riau. Kongres tersebut kemudian menghasilkan keputusan secara musyawarah, bahwa Riau harus dipisahkan dari Sumatera Tengah untuk kemudian menjadi provinsi yang berdiri sendiri.

Setelah melalui perjuangan panjang selama enam tahun, maka terbentuklah Provinsi Riau. Dengan terbentuknya Provinsi Riau, para tokoh yang memperjuangkannya berharap provinsi ini dapat lebih menyejahterakan masyarakatnya. Sebab Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, baik sektor pertambangan terutama minyak bumi, maupun sektor lain seperti kehutanan dan kelautan. Asumsi hukum alam, “negeri kaya rakyatnya sejahtera” ternyata hingga puluhan tahun kemudian tidak terbukti.

Kekayaan Riau yang dibesar-besarkan ternyata hanya sebatas kebanggaan semu. Nyatanya sumber daya alam yang melimpah tersebut setelah dieksploitasi hanya sedikit yang kembali ke daerah. Riau terkenal sebagai penyumbang devisa negara terbesar dari sektor migas, namun kenyataannya persentase kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan infrastruktur juga cukup besar. Kebijakan pemerintahan yang sentralistik menyebabkan posisi tawar pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sangat rendah. Ironis memang, dibalik kebesaran suatu daerah terdapat catatan panjang tentang keterbelakangan.

Puluhan tahun mengalami perlakuan yang tidak adil, menyebabkan masyarakat Riau memendam “kemarahan”. Kondisi ini menumbuhkan semangat kebangkitan lokal yang pernah berhasil menjadikan Riau sebagai provinsi melalui KRR I. Terlebih, reformasi 1998 membuka jalan bagi daerah untuk “memberontak” terhadap kesewenang-wenangan pemerintah pusat. Tidak terkecuali Riau, dua tahun setelah reformasi masyarakat mengadakan KRR II yang kemudian memilih opsi merdeka. Opsi tersebut mengalahkan opsi lainnya yaitu federal dan otonomi. Opsi merdeka terlihat sebagai titik puncak kejenuhan masyarakat Riau terhadap kondisi daerah yang memprihatinkan dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya maupun politik.

Namun setelah satu dekade berlalu, kekuatan hasil dari KRR II masih belum terlihat. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan hanya sebagian yang mencapai target. Kenapa efek kebangkitan lokal dalam KRR II tidak seperti KRR I? Banyak hal mungkin yang menjadi faktor, pertama, belum adanya kesatuan pandangan antartokoh yang terlibat dalam kongres. Hal ini tercermin dengan belum adanya kesatuan opsi untuk menentukan masa depan Riau. Berbeda dengan kondisi KRR I yang menghasilkan kebulatan tekad untuk membentuk Provinsi Riau.

Kedua, keputusan yang dihasilkan melalui voting cenderung emosional akibat tekanan politik sentralistik selama orde baru. Keputusan yang diambil tanpa strategi dan kajian mendalam, terutama melihat kekuatan faktor internal (sumberdaya politik lokal) dan faktor eksternal (politik luar negeri) tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. Sehingga, opsi dalam kongres hanya dapat menggelitik pemerintah pusat. Seharusnya, opsi yang dihasilkan memiliki posisi tawar yang tinggi untuk setidaknya mendapat status otonomi khusus.

Ketiga, masih lemahnya komunikasi politik pejabat pemerintah daerah terhadap pusat. Lemahnya komunikasi politik pemimpin daerah antara lain disebabkan sentralitas partai politik. Sebab, hingga saat ini pemimpin daerah merupakan bagian dari partai politik yang kepemimpinannya secara nasional berada di tingkat pusat. Kondisi ini memungkinkan terjadinya intervensi pimpinan pusat partai politik yang umumnya juga menjabat di pemerintahan. Selain itu, gencarnya pemerintah pusat memberikan reward dalam bentuk berbagai penghargaan yang bersifat seremonial berpotensi mengurangi kekritisan pemimpin daerah.

Selain disebabkan ketiga hal di atas, munculnya “kebangkitan lokal” dalam wilayah lokal sendiri, otomatis melemahkan posisi tawar pemerintah daerah. Sebagai contoh, Kepulauan Riau yang dulu menjadi bagian Provinsi Riau, masyarakatnya kemudian menuntut pembentukan provinsi sendiri. Hal itu antara lain disebabkan kurangnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kepulauan tersebut. Kondisi seperti ini persis seperti era kebangkitan nasional, karena ketidakpuasan pribumi terhadap kolonial. Juga semangat KRR karena ketidakpuasan masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan kemudian memunculkan kebangkitan-kebangkitan lokal lainnya. Contoh lain, munculnya wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir, karena selama ini dari segi pembangunan mereka merasa sering diabaikan pemerintah Provinsi Riau. Bahkan hingga tingkat kabupaten, kelompok masyarakat yang tidak puas kemudian menyerukan kebangkitan lokal untuk membentuk kabupaten sendiri. Kondisi seperti ini akan terus terjadi selama penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak adil dalam melakukan pembangunan.

Lahirnya Forum Nasional Otonomi Khusus (Fornas Otsus) Riau sebenarnya merupakan era baru “kebangkitan lokal” masyarakat Riau. Melalui Fornas Otsus setidaknya masyarakat Riau berusaha membangkitkan kembali semangat untuk memperbaiki kondisi daerah. Aspek budaya kemudian menjadi isu penting yang diperjuangkan, selain pengelolaan sumber daya alam. Hal itu antara lain untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik dari segi budaya, ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur. Masyarakat kemudian berharap Fornas Otsus ke depan mampu membangkitkan marwah Riau. Namun bagaimana kabar Fornas Otsus kini?

Melihat dimensi “kebangkitan nasional” dan “kebangkitan lokal” di atas, barangkali dapat ditarik benang merah bahwa dua hal tersebut bisa menjadi suatu kesatuan yang sinergis maupun kontrapoduktif. Bersinergi bila kebangkitan lokal bertujuan membangkitkan kapasitas daerah dalam pembangunan untuk menyejahterakan rakyat. Kebangkitan lokal sebenarnya merupakan landasan dasar untuk melahirkan kebangkitan nasional (kembali), terutama dalam membangun bangsa dan negara agar sejajar dalam dunia global dan memiliki posisi tawar secara geoekonomi maupun geopolitik. Namun kebangkitan lokal akan kontrapoduktif bila hanya menciptakan sentimen kedaerahan, kepentingan kelompok, dan kepentingan elit politik. Bukan merupakan kebangkitan bersama masyarakat suatu daerah untuk membangun daerah tersebut agar kehidupan masyarakatnya lebih baik. (*)

M Badri. Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FDIK UIN Suska Riau. Tulisan ini dimuat di Harian Riau, Selasa (30/Mei/2011).